Wakil Bupati Inhil Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang Dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian
Tembilahan – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual dari E-Bilik Diskominfopers Kabupaten Inhil, Senin (13/7/2026).
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia dan dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga ikan segar di sejumlah daerah, perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga secara rutin, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan langkah cepat terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga, khususnya ikan segar di sejumlah wilayah.
Mendagri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Juni 2026 secara year-on-year (y-on-y) tercatat sebesar 3,34%, sedangkan inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 0,44%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan komoditas utama penyebab inflasi meliputi bawang merah, bawang putih, beras, wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi, dan cabai rawit.
Selain itu, BPS juga memaparkan perkembangan pemutakhiran DTSEN Versi 3 yang telah dirilis pada 10 Juli 2026. Data terbaru mencatat 290.125.073 data individu dan 95.980.577 data keluarga, dengan tingkat pemutakhiran kumulatif mencapai 33,13%. Pemerintah daerah didorong untuk terus mendukung validasi dan pembaruan data melalui SIKS-NG, Cek Bansos, Ground Check, Call Center 021-171, serta layanan WhatsApp Lapor Bansos.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah pusat turut mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemerintah daerah diminta mempercepat penyediaan dukungan sesuai kewenangannya, mulai dari penyederhanaan perizinan, penyediaan data yang akurat, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar target penyediaan hunian layak bagi masyarakat dapat tercapai.
Usai mengikuti rakor, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, mendukung pemutakhiran DTSEN, serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan berbagai program strategis nasional lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.