Pemkab Inhil Serius Kembangkan Transportasi Roro, Paparkan Progres ke Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan transportasi laut berbasis kapal Roro sebagai solusi konektivitas wilayah pesisir. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Inhil, Herman, dalam audiensi bersama Gubernur Riau dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Audiensi yang difasilitasi Gubernur Riau tersebut menjadi momentum penting bagi Kabupaten Inhil untuk memaparkan perkembangan sejumlah proyek strategis di sektor perhubungan, khususnya pembangunan Pelabuhan Roro Pulau Burung, Pelabuhan Parit 21 Tembilahan, serta kesiapan Kapal Roro Berembang yang diharapkan segera beroperasi.
“Penguatan armada dan infrastruktur pelabuhan Roro ini bukan hanya soal transportasi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi wilayah. Maka dari itu, kami serius mendorong percepatan proyek ini dan menyampaikannya langsung ke pemerintah pusat,” ujar Bupati Herman.
Ia menambahkan, Pemkab Inhil kini tengah melakukan perhitungan potensi optimalisasi pergerakan orang dan barang, termasuk hasil pertanian dan perkebunan, dengan memanfaatkan moda transportasi air tersebut. Menurutnya, jalur laut merupakan sarana vital bagi daerah dengan karakter geografis kepulauan seperti Inhil.
“Kami ingin memastikan kapal Roro benar-benar menjadi solusi aksesibilitas dan distribusi, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Ini juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih merata,” jelasnya.
Bupati Herman pun menyampaikan harapan agar seluruh proses percepatan ini mendapatkan dukungan dan kemudahan dari pemerintah pusat. Ia turut mengajak masyarakat untuk mendukung langkah-langkah yang sedang dijalankan Pemkab Inhil secara kolaboratif bersama Gubernur Riau dan pemangku kepentingan lainnya.
Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Gubernur Riau dan para kepala daerah se-Riau untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah di hadapan kementerian terkait di tingkat pusat.