Peduli Masyarakat, PEN dan Kemensos Gencarkan Program Pelrindungan Sosial

INDRAGIRI HILIR -. Sejak awal Pandemi Covid-19 menerpa wilayah Indonesia, berbagai sektor mengalami pergejolakan. Tidak hanya berdampak besar pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi, terutama taraf ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Banyak yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan.

Menilik persoalan yang menyerang perekonomian rakyat, pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyiapkan berbagai program perlindungan sosial berupa bantuan subsidi untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Program perlindungan sosial yang telah dimulai sejak Maret 2020 merupakan program-program yang lebih dulu ada sebelum Pandemi, yang kemudian jangkauannya diperluas sesuai dengan pembaharuan data penerima bantuan. Adapun program regular tersebut yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan informasi dari website Kementerian Sosial (Kemensos) PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sedangkan BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta KPM. Kemudian Program Sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.

Selain dua program di atas, terdapat tambahan program khusus menghadapi Pandemi Covid-19. Dua tambahan program lainnya yang bekerjasama dengan BULOG, yakni Bansos Beras untuk KPM PKH dengan target 10 juta KPM sudah dimulai Agustus dan akan selesai November 2020, dengan total penyaluran beras sebesar 450 ribu ton. Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada bulan September lalu.

 “Sedangkan program-program baru yang sifatnya khusus untuk menghadapi COVID-19 juga telah terselenggara dengan baik berkat kerjasama yang baik antar lembaga dan pemerintah daerah,” jelas Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara.

Program-program tersebut sedang berjalan dan akan disalurkan sepenuhnya sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Penyaluran program PEN terbesar berasal dari Klaster Perlindungan Sosial yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp203,9 Triliun dan telah terealisasi Rp176,38 Triliun atau tersalurkan 86,51% dari total anggaran. Program-program perlindungan sosial dari bulan ke bulan terus terpenetrasi dengan semakin baik.

“Untuk Klaster Perlindungan Sosial yang berada di bawah program Kementerian Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp128,9 Triliun. Anggaran ini  sudah terserap Rp112,7 Triliun (87,44%). Sisanya sudah dijadwalkan untuk pencairan di bulan November-Desember,” tambah Juliari Batubara.

Dampak program PEN dan Kemensos dirasakan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), provinsi Riau. Pelaksana Tugas Kepala Dinas (Plt Kadis) Sosial Inhil, Arpan Azazi menyebutkan, berbagai program perlindungan sosial telah terealisasi di Kabupaten yang dijuluk Negeri Hamparan Kelapa Dunia tersebut.


“Di Kabupaten Inhil sendiri sedang berjalan Program Ekonomi Nasional untuk program Bantuan Sosial Tunai gagasan Kemensos yang diberikan kepada keluarga terdampak Covid-19. Seperti program PKH yang telah tersalurkan setiap bulan. Data penerima PKH di Inhil sebanyak 17.429 KPM”, jelas Arpan Azazi saat dijumpai di kantor Dinas Sosial, Tembilahan. 

Sementara untuk cakupan Nasional, realisasi program PEN sudah mencapai Rp.366,86 Triliun atau 52,8% dari total anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp695,2 Triliun. Penyaluran Program PEN pada Kuartal IV 2020 dapat ditingkat untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami berharap bahwa sisa anggaran PEN bisa terserap semua.  Minimal Rp100 Triliun bisa kita salurkan di Kuartal IV 2020,” jelas Ketua Satgas PEN  KPCPEN Budi Gunadi Sadikin, pada Konferensi Pers yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

Selain PKH, bantuan sosial untuk masyarakat di Inhil juga meliputi, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berjalan sejak Maret hingga Desember 2020 mendatang, Program Bansos beras terealisasi mulai dari Agustus sampai Oktober 2020, BST Non PKH satu kali pembayaran pada agustus 2020, serta ada Tunjangan beras pemerintah yang disalurkan kepada korban terkonfirmasi positif Covid-19.

Sebagai perwujudan sinergitas, Dinas Sosial Inhil menggandeng dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Sinergitas terjalin dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, DP2KBP3A, KPAD, Badan Amil Zakat Nasional, Kementerian Agama Inhil dan Satgas Tuna Wisma Polres.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Inhil tengah menyusun program yang diperuntukkan untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Pihaknya menganggarkan dan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan anggaran BTT (Biaya Tidak Terduga).

Beberapa program PEN juga akan langsung dijalankan pada Januari 2021 mendatang, baik yang sifatnya regular seperti halnya program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan mulai Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarakan Januari – Juni 2021.

Klaster perlindungan sosial dalam program PEN memang diinstruksikan oleh Presiden untuk langsung disusun kembali rencana program penyalurannya pada Kuartal I 2021. Hal ini untuk menjaga konsumsi nasional dan diharapkan berkontribusi untuk pemulihan ekonomi.

“Semua rakyat yang mendapat dampak terbesar dan berada pada strata terbawah harus dibantu. Baik penyerapan sampai Desember 2020 hingga tahun depan, kita akan tetap fokus agar program-program perlindungan sosial baik itu yang ada di Kemensos, Kemenaker, maupun Kementerian dan Lembaga lainnya akan kita dorong karena berdampak terbesar bagi masyarakat terbawah,” imbuh Budi Gunadi Sadikin.

Lebih lanjut lagi, fokus kedua program PEN adalah mengejar penyerapan bantuan untuk UMKM, karena lebih dari 90% UMKM menyerap tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 50% PDB Nasional.

“Kita masih ada sisa 2 bulan di Kuartal IV 2020 ini. Sisa anggaran PEN secara keseluruhan Rp170-180 Triliun. Minimal kita mengejar penyerapan Rp100 Triliun sampai Desember, dan jika bisa menyerap semuanya,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

“Semoga program-program yang diluncurkan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19,” tutup Juliari P. Batubara.

Melihat banyaknya program-program perlindungan sosial yang diluncurkan PEN maupun Kemensos, Plt Kadis Sosial Inhil berharap masyarakat terdampak Covid-19 dapat terbantu. Sehingga roda perekonomian masyarakat akan terus berputar.

“Dengan Berbagai bantuan dari pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ada perputaran ekonomi di masyarakat kita”, harap Plt Kadis Sosial Inhil.

Dirinya juga berpesan, bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, diharap dapat saling bahu membahu berbagi untuk sesama.

Pada akhir penuturannya, Arfan Azazi meminta masyarakat untuk beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru serta meningkatkan produktifitasnya namun tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Menjaga kesehatan itu penting, karena kalau kita sehat kita akan bisa bekerja dengan baik. istilahnya jika kesehatan pulih maka ekonomi akan bangkit”, tutup Arfan Azazi.

 

 .......

PENULIS : HASBIANTORO

DISKOMINFO KAB. INDRAGIRI HILIR

 

 

 

 

  • Ditayangkan oleh: Nirma
  • Minggu, 08 November 2020 19:35 WIB
  • Satgas PEN, Juliari Batubara, Budi Gunadi Sadikin, Kemensos RI, Arfan Azazi, Dinas Sosial, Diskominfopers Inhil, Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit