Yuliantini Minta Data Kemiskinan Diperkuat, Program Harus Tepat Sasaran hingga Tingkat RT
Tembilahan – Akurasi data dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta memperkuat sinergi serta memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini, S.Sos., M.Si saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Inhil di Aula Bapperida, Selasa (9/6/2026).
Menurut Yuliantini, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas data yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Oleh sebab itu, sinkronisasi data dari tingkat kabupaten hingga desa dan RT menjadi hal yang sangat penting.
"Kita ingin rapat seperti ini melibatkan seluruh OPD agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara terintegrasi. Diperlukan kolaborasi yang kuat serta sinkronisasi data melalui kerja sama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga tingkat desa dan RT," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas berbagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui lima fokus utama, yakni perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor.
Yuliantini menegaskan bahwa berbagai program yang dirancang harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Selain bantuan dan intervensi yang tepat sasaran, pendampingan berkelanjutan juga dinilai penting agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
"Saya menekankan bahwa program-program yang disusun harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan rentan miskin, termasuk melalui pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri," katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,95 persen, menurun dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 5,66 persen. Sementara garis kemiskinan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp642.777 per kapita per bulan.
Meski menunjukkan tren yang positif, Yuliantini mengingatkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan masih harus menjadi perhatian bersama.
"Capaian ini patut kita syukuri, namun jangan sampai membuat kita berpuas diri. Masih ada tugas besar yang harus diselesaikan, yaitu pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir," tegasnya.
Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, angka kemiskinan ditargetkan berada pada level 5,14 persen pada tahun 2025 dan terus menurun hingga mencapai 3,89 persen pada tahun 2029. Target tersebut diyakini dapat tercapai melalui kolaborasi seluruh pihak dan pelaksanaan program yang terarah serta berkelanjutan.
"Dengan kerja sama, kolaborasi, dan komitmen seluruh pihak, kita optimistis target penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir dapat tercapai," pungkasnya.