Wabup Inhil Yuliantini Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri
Tembilahan, 22 Juni 2026 – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (22/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang E-Bilik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) di Tembilahan.
Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, tersebut diikuti oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi di daerah.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan upaya pengendalian inflasi melalui pemantauan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan kelancaran distribusi barang guna menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi nasional dan kondisi harga sejumlah komoditas strategis hingga pertengahan Juni 2026.
Dr. Ateng Hartono menjelaskan bahwa secara historis bulan Juni cenderung mengalami inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi pada Juni tercatat sebesar 0,61% pada 2022, 0,14% pada 2023, mengalami deflasi 0,08% pada 2024, dan kembali inflasi sebesar 0,19% pada 2025. Sementara itu, inflasi Juni 2026 diperkirakan berada pada kisaran 0,28%.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa komoditas yang dominan memengaruhi perkembangan harga saat ini adalah bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 19 Juni 2026, sebanyak 32 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 6 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Melalui rakor ini, Wakil Bupati Inhil Yuliantini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga secara berkala, serta menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.