TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir Herman yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Inhil, Fadillah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang e-Bilik Diskominfops Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, Senin (12/10/2026).

​Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam Rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan.

​Dalam arahannya, Mendagri memaparkan perkembangan tingkat inflasi nasional per September 2026 yang berada pada angka 3,28% (y-on-y) dan 0,30% (m-to-m). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi nasional dengan komoditas utama seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, beras, dan telur ayam ras.

​Sementara itu, untuk tingkat Provinsi Riau, angka inflasi tercatat relatif terkendali di angka 2,79% (y-on-y), masuk dalam jajaran 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.

​Usai mengikuti rakor, Asisten III Setda Inhil, Fadillah, menyampaikan bahwa Pemkab Inhil berkomitmen penuh menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar daerah serta mengoptimalkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

​"Lewat sinergi SEB Mentan dan Mendagri ini, Pemkab Inhil akan terus mengoptimalkan peran sarana dan prasarana penyuluhan pertanian di lapangan guna mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus menyukseskan program swasembada pangan nasional secara berkelanjutan," ujar Fadillah.

​Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemkab Inhil, unsur Forkopimda, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Indragiri Hilir.