Tembilahan – Bupati Indragiri Hilir diwakili Plt Asisten I Setda Inhil, TM Syaifullah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (24/8/2026).

Kegiatan berlangsung di E-Bilik Diskominfopers Tembilahan dan diikuti jajaran terkait Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, serta diikuti pemerintah daerah se-Indonesia. Rakor membahas perkembangan harga dan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta pengendalian inflasi.

Dalam rakor disampaikan, inflasi nasional berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,88 persen secara tahunan (year on year/yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,34 persen (yoy).

Selain itu, BPS mencatat sebanyak 24 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Agustus 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan harga, ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok.

Pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan harga di lapangan, khususnya terhadap sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi. Langkah tersebut penting untuk memastikan harga tetap terkendali dan sesuai dengan ketentuan harga acuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh pihak terkait dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemkab Inhil dalam menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kondisi perekonomian daerah tetap stabil dan terkendali.