Pemkab Inhil Perkuat Pengawasan Internal, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa yang Akuntabel
Zainal Abidin

Tembilahan, (11/11/2026) - Penguatan pengawasan internal menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2026 yang digelar di Gedung PSMTI, Rabu 11 November 2026.
Mengusung tema “Penguatan Peran APIP Kabupaten Indragiri Hilir dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa yang Efektif, Berintegritas, dan Akuntabel”, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026.
Kegiatan dihadiri perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Wakil Ketua DPRD, Asisten I Setda Inhil, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Dalam arahannya, Bupati Indragiri Hilir menegaskan bahwa Larwasda tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan yang bersifat formalitas, tetapi harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi dan koordinasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.

“Jadikan kegiatan Larwasda ini sebagai wadah untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan mengevaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga berbagai masukan dan solusi yang diperoleh dapat diterapkan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat perangkat daerah maupun desa,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Fungsi pengawasan, menurutnya, tidak semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan dan perbaikan terhadap pelaksanaan program pemerintahan.
Melalui pelaksanaan Larwasda ini, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah, menjadi perhatian penting dalam mendorong pencegahan penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dari Bupati Indragiri Hilir kepada Untung, perwakilan BPKP Provinsi Riau, sebagai bentuk apresiasi sekaligus penguatan sinergi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

