TEMBILAHAN — Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Dwi Budiyanto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari e-Bilik Diskominfops Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (26/10/2026).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, tersebut dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat membahas perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga pekan keempat Oktober 2026.

Berdasarkan paparan yang disampaikan, sebanyak 37 provinsi tercatat mengalami kenaikan IPH, sedangkan satu provinsi mengalami penurunan. Komoditas cabai merah dan cabai rawit menjadi penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah daerah.

Perkembangan harga beras, baik medium maupun premium, juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.

Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah didorong untuk terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan, serta memperkuat langkah pengendalian inflasi sesuai kondisi di wilayah masing-masing.

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor tersebut turut membahas kebijakan tata kelola guru ASN, termasuk penataan PPPK paruh waktu dan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah juga menjadi bagian dari agenda pertemuan.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rakor ini merupakan bentuk koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung upaya pengendalian inflasi serta pelaksanaan program strategis nasional.