Tembilahan, (3/11/2026) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama DPRD Kabupaten Inhil menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu agenda dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Inhil Masa Persidangan VII Tahun Sidang 2026, Selasa 3 November 2026.

Bupati Inhil H. Herman, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H. Tantawi Jauhari, menghadiri rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Inhil dipimpin Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, didampingi Wakil Ketua DPRD dan diikuti sejumlah anggota dewan. Turut hadir unsur Forkopimda, kepala OPD, camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil serta tamu undangan lainnya.

Selain penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD.

Agenda lainnya meliputi penyampaian hasil Reses Kedua Masa Persidangan VI Tahun Sidang 2026, pengumuman penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2026, serta penyampaian sambutan Bupati Inhil.

Dalam pidato Bupati yang dibacakan Sekda H. Tantawi Jauhari, Pemerintah Kabupaten Inhil menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif terkait arah kebijakan anggaran serta prioritas pembangunan untuk tahun 2027.

Bupati juga menegaskan pentingnya tindak lanjut dari kesepakatan tersebut melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang terukur.

"Saya menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menindaklanjuti kesepakatan bersama ini secara konsisten dan cermat. Pastikan setiap program, kegiatan, dan sasaran memiliki kesesuaian dengan kemampuan pendanaan, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kehati-hatian," demikian pesan Bupati yang disampaikan melalui Sekda.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini menjadi landasan penting bagi tahapan penyusunan anggaran selanjutnya, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah.