Bupati Inhil Sampaikan Rancangan KUA dan PPAS T.A 2026
Bupati Indragiri Hilir (Inhil), diwakili Asisten Administrasi Umum Fadillah, sampaikan pidato pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pidato tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD ke - 29 masa persidangan IV, yang berlangsung pada Senin (24/11) malam.
Melalui Asisten Administrasi Umum, Bupati Inhil menyebutkan, bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026.
“Secara umum, target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1,998 Triliyun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 304,29 Milyar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,694 Triliyun” jelas Fadillah mewakili Bupati Inhil.
Sementara, untuk proyeksi belanja pada Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 2,315 Triliyun yang artinya terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 316,79 Milyar.
sumber foto: Prokopim Setda Inhil
Bupati melanjutkan, dalam penyusunan rancangan anggaran tersebut pemerintah daerah dihadapkan tantangan fiskal yang cukup berat, yakni penurunan Transfer ke Daerah (TKD) untuk T.A 2026.
"Penurunan bukan hanya terjadi di Inhil, tapi juga dialami seluruh pemda di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi perhatian serius, karena selama ini porsi terbesar pembiayaan pembanguanan kita masih bersumber dari TKD, baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Bagi Hasil," ungkap Asisten Administrasi Umum.
Meski terjadinya penurunan TKD, Pemkab Inhil terus berupaya memastikan seluruh urusan pemerintahan berjalan optimal, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam melaksanakan program pembangunan.
"Dengan kondisi demikian, kita mesti lebih selektif dalam mengelola anggaran agar tiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat bagi masyarakat," lanjut Fadillah.
Sebagai bentuk respons terhadap penyempitan ruang fiskal yang terjadi, Pemkab Inhil akan memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas perencanaan, serta mendorong inovasi pendapatan daerah.